Kumpulan skripsi dan thesis sebagai referensi penulisan karya imliah
Hubungi: 085262089526

KUMPULAN JUDUL SKRIPSI HUKUM

  1. ABORTUS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA.
  2. AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERUBAHAN ISI SURAT GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  3. AKIBAT HUKUM PENENTUKAN KADALUARSA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  4. AKIBAT HUKUM TENTANG TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PERUSAHAAN BUMI ASIH CABANG PADANGSIDIMPUAN.
  5. ALASAN TERDAKWA MENOLAK BERITA ACARA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  6. ANALISA    HUKUM    TENTANG    HAMBATAN    YANG    DAPAT MEMPENGARUHI PENENTUAN HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  7. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG.
  8. ANALISA HUKUM TENTANG DASAR PERTIMBANGAN KESALAHAN TERDAKWA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUBUNGAN KELUARGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  9. ANALISA HUKUM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN TENAGA KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  10. ANALISA HUKUM TENTANG PERANAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  SUATU PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  11. ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN NAFKAH  IDDAH  DAN MUT.AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERKARA CERAI  TALAK
  12. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGGUNAAN INTERNET PERSONAL MENURUT HUKUM PERDATA
  13. ANALISIS HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974
  14. ANALISIS HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974  DAN HUKUM ISLAM
  15. ANALISIS BENTUK DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN PERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA
  16. ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI.
  17. ANALISIS YURIDIS KONTRAK OLEIN PADA PERDAGANGAN BURSA BERJANGKA JAKARTA. (TESIS).
  18. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN: NO. 89 K/ MIL/ 2008 / PN.BANDUNG).
  19. ANALSIS HUKUM KEDUDUKAN NOTARIS DI DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI
  20. ASPEK HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPRS AL-WASHLIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.
  21. ASPEK HUKUM POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN UNTUK  MENDAPATKAN KREDIT PADA PERBANKAN.
  22. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU  TINDAK PIDANA BERULANG DI  WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  23. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  24. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERULANG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  25. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME.
  26. FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ADIK TERHADAP ABANG KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS NOMOR: 385/PID.B/2008/PN.PSP).
  27. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.
  28. FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN GUGATAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  29. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.
  30. HAK AZASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.39 TAHUN 1999.
  31. HAMBATAN DAN UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  32. IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN KEMASYARAKATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA ANAK NAKAL.
  33. KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA. (TESIS)
  34. KEDUDUKAN/FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA PT.GEBU PRIMA MEDAN BPR SYARIAH.
  35. KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN DAN RUJU’ MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1074.
  36. KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009.
  37. PELAKSANAAN PERSIDANGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 282 KUHP DAN PASAL 153 AYAT 3 KUHAP.
  38. PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
  39. PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  40. PENGAKUAN PARA PIHAK SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN )
  41. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI.
  42. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN).
  43. PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, EFEKTIF DAN BIAYA RINGAN DIWILAYAH HUKUM PADANGSIDIMPUAN.
  44. PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA. (TESIS)
  45. PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  (STUDI KASUS : 644/PID.SUS/2011/PN.PSP).
  46. PERBUATAN TINDAK PIDANA CABUL DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  47. DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM KB DI DESA PAGAR MERBAU III LUBUK PAKAM.
  48. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
  49. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN.
  50. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DENGAN HAK-HAK SAKSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 (TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)
  51. PERSPEKTIF HAKIM JUDEX FACTI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  52. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIMPINAN MEDIA ATAS HAK INGKAR
  53. PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP GANGGUAN JARINGAN SELULER
  54. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN SUAMI MELAKSANAKAN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN ( STUDI KASUS NO  3PDT.P2005PA. PSP ).
  55. PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN).
  56. PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DIDALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA
  57. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II AWANITA TANJUNG GUSTA MEDAN (TESIS)
  58. REALISASI SYARI’AT ISLAM  DI ACEH UTARA (SUATU ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001)
  59. SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG MEMBUKA RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
  60. SUATU TINJAUAN TENTANG MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI KALANGAN REMAJA DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
  61. SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009.
  62. SUATU TINJAUAN TENTANG SISTEM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK NAKAL SEBAGAI  UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  ANAK.
  63. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA OUTSOURCHING
  64. TINDAK PIDANA MELAKUKAN KHALWAT (MESUM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH CALANG KABUPATEN ACEH JAYA PROVINSI ACEH).
  65. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.
  66. TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG UPAH DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJABURUH.
  67. TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG UPAH DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJABURUH.
  68. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI OLEH PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN).
  69. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  70. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN PERKARA YANG PEMBUKTIAN SERTA PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH DAN SIFATNYA SEDERHANA.
  71. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENGINGKARAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DISIDANG PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  72. TINJAUAN YURIDIS HAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN SIDANG DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  73. TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  74. TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN HAKIM MENYATAKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA TIDAK DAPAT DITERIMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA” (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)
  75. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  76. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN.
  77. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  78. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TELAH MEMENUHI UNSUR PERENCANAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  79. TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PALSU SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN PENUNTUTAN SESUAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
  80. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN.
  81. TUJUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI CABANG RUMAH TAHANAN SIBUHUAN
  82. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN DI KOTA SEMARANG
  83. UPAYA HUKUM UNTUK MENGURANGI BERKEMBANGNYA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  84. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA PIHAK YANG KEBERATAN ATAS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  85. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA SAMPAI PADA TAHAP PERSIDANGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
  86. UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KALANGAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN.
  87. AKAD NIKAH MELALUI TELEPON GENGGAM 3 G MENURUT PENDAPAT SATRIA EFENDIM. ZEIN DAN HUKUM ISLAM.
  88. CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MENURUT HUKUM ADAT KARO DI DESA SALABULAN KECAMATAN SIBOLANGIT KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KOMPERATIF).
  89. DUALISME HUKUM PIDANA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (ANALISIS TERHADAP DAMPAK PENERAPAN HUKUM ISLAM).
  90. HUKUM JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTUKREDIT (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI).
  91. HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MENURUT EMPAT MAZHAB (SYAFI’I, MALIKI, HANAFI DAN HAMBALI)
  92. KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
  93. PERANAN BP-4 DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN POLONIA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KECAMATAN MEDAN POLONIA
  94. PERANAN QANUN NO. 11,12,13 TAHUN 2003 TENTANG SYARIAT ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMALAN AGAMA MASYARAKAT DESA SUKARAMAI ATAS KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROP.NAD.
  95. REKLAME PORNOGRAFI DALAM TINJAUAN KUH.PIDANA DAN HUKUM ISLAM
  96. SAKSI ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI FIQH SYAFI’I
  97. SUAP UNTUK PROTEKSI KEAMANAN DALAM  IBADAH HAJI (SEBUAH ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-NAWAWI).
  98. SUPRANATURAL DALAM ISLAM  ( STUDI TERHADAP  HUKUM PIDANA ISLAM)
  99. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI TELECONFERENCE
  100. AKIBAT HUKUM TENTANG TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PERUSAHAAN BUMI ASIH CABANG PADANGSIDIMPUAN
  101. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA ASURANSI JIWA (STUDI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN)
  102. ASPEK HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
  103. DASAR PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI DI POLRES BINJAI)
  104. DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK (STUDI DI BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL MEDAN)
  105. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PT. ADIRA FINANCE MEDAN
  106. FUNGSI BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI STABAT
  107. FUNGSI PT. JAMSOSTEK BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (STUDI PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PEMBANGKIT PANDAN)
  108. HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT
  109. HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT)
  110. INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM SUATU PERKARA DI PERSIDANGAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
  111. KAJIAN HUKUM MENGENAI PENAGIHAN HUTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
  112. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR  18G2010PTUN-MDN)
  113. KEBIJAKAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAKAN PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT)
  114. KEBIJAKAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  115. KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES LANGKAT
  116. KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISA PUTUSAN MA NOMOR  416KPID.SUS 2011)
  117. KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  118. KEKUATAN HUKUM SEBAGAI PEMBUKTIAN SUATU PERJANJIAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI
  119. KINERJA UNIT RESERSE KRIMINAL POLSEKTA MEDAN HELVETIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
  120. MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DENGAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  121. OBLIGASI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMENT SYARIAH
  122. PELAKSAAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG BINJAI
  123. PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLRES LANGKAT
  124. PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN
  125. PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA OLEH PENGADILAN NEGERI MEDAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A MEDAN)
  126. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK KLAS IIA BINJAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI)
  127. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
  128. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PERTAHANAN (DEFENCE CORPORATE AGREEMENT) ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA SINGAPURA
  129. PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PT. BUANA FINANCE, TBK (STUDI PUTUSAN NOMOR  3892PID.B 2008PN-MDN)
  130. PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KLAS IIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI BERKAITAN DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN
  131. PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI BENTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
  132. PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG (STUDI ANALISIS PUTUSAN PIDANA NOMOR  325PID.B2009 PN.BJ)
  133. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI TINJAU DARI KEBIJAKAN KRIMINAL
  134. PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA DALAM PENYELESAIAN SUATU PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BINJAI
  135. PENERAPAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  136. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)
  137. PENERAPAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBERANTASAN KASET CDVCD BAJAKAN (STUDI DI KOTA MEDAN)
  138. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN KASET CDVCD BAJAKAN DI KOTA BINJAI DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA
  139. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU ANAK-ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
  140. PENGAWASAN TERHADAP TUGAS DAN JABATAN NOTARIS GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KANTORKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA)
  141. PENGURUSAN HARTA ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  142. PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  143. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
  144. PERAN BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM KEADAAN DEBITUR PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
  145. PERAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARO DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
  146. PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA MUTILASI (STUDI DI POLRESTA MEDAN)
  147. PERAN PEMERINTAH DAN SERIKAT PEKERJASERIKAT BURUH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
  148. PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI DI UNIT PPA POLDASU)
  149. PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS BAGI MASYARAKAT
  150. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (STUDI POLRES BINJAI)
  151. PERAN SERIKAT PEKERJA  SERIKAT BURUH DALAM MENINGKATKAN HAK NORMATIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA  SERIKAT BURUH
  152. PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
  153. PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  1036PID.B2008 PN. DPK)
  154. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA (STUDI KASUS  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A ANAK  MEDAN)
  155. PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI
  156. PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA BINJAI)
  157. PERANAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) TERHADAP PELINDUNG MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN
  158. PERANAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (STUDI KASUS DI POLRES LANGKAT)
  159. PERANAN RESERSE KRIMINAL POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES LANGKAT)
  160. PERBANDINGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 199 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI)
  161. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU BERDASARAN HUKUM PERJANJIAN
  162. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE GATOT SUBROTO MEDAN
  163. PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
  164. PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
  165. PERLINDUNGAN BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO
  166. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
  167. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SUAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  168. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH (STUDI DI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA)
  169. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PROPERTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI PT. VILLA PROPERTY MEDAN)
  170. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  171. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
  172. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH DAN PENEGAK HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI
  173. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA POS EXPRESS DI PT. POS INDONESIA BINJAI (STUDI DI PT. POS BINJAI)
  174. PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
  175. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
  176. PIDANA MATI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA
  177. PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGGI SUMATERA UTARA NOMOR  200PID2004PT-MDN)
  178. PORNOGRAFI MENGAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  179. PROSES PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN KANTOR CATATAN SIPIL KOTA MEDAN)
  180. PROSES PEMBINAAN RESIDIVIS DALAM MENCEGAH TERULANGNYA PERBUATAN TINDAK PIDANA (STUDI DI RUTAN KLAS II B PANGKALAN BRANDAN)
  181. PROSES PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) TERSANGKA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES LANGKAT
  182. PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOBA
  183. SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA
  184. STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
  185. STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GRUP (TINJAUAN YURIDIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)
  186. TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PENGGUNA ATM (AUTOMATED TELLER MACHINES) DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN (STUDI DI BRI CABANG BINJAI)
  187. TANGGUNG JAWAB DIREKTUR TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN
  188. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA
  189. TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KEPADA TENAGA KERJA DALAM PEMBAYARAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI KOTA BINJAI
  190. TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR  787PID.B2006PN.MDN)
  191. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA LAKI-LAKI KEPADA ANAK KANDUNG PEREMPUAN DI TINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA)
  192. TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAS SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  34PDT.G2010 PN.KBJ)
  193. TINJAUAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN WANITA DAN PEMBINAANNYA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN)
  194. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
  195. TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK KASUS PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN
  196. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
  197. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
  198. TINJAUAN YURIDIS DAN PSIKOLOGI KRIMINIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR. (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
  199. TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR REMAJA DI JALAN MEDAN BINJAI (STUDI DI POLRES BINJAI)
  200. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS PPAT
  201. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA
  202. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN SAHAM PT. SUGI SUMA PERSADA TBK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN
  203. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG BINJAI
  204. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET (STUDI DI BANK BRI CABANG MEDAN)
  205. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI  DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
  206. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DALAM INDUSTRI PERMINYAKAN
  207. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
  208. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB BINJAI REG. PERKARA NOMOR  273PID.B2011PN.BJ-)
  209. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (OVERSPEL) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
  210. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
  211. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN BIDANG KOMUNIKASI
  212. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  213. TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PERKARA PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 110 AYAT (4) KUHAP TENTANG PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAI
  214. UPAYA BANK DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN TERJADINYA KREDIT MACET (DI BANK MANDIRI BINJAI)
  215. UPAYA PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
  216. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR  877PID.B 2010PN-STB
  217. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES BINJAI)
  218. UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDY KASUS DI POLSEK GEBANG KAB. LANGKAT)
  219. UPAYA POLRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI POLRESTA BINJAI)
  220. UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH POLRES BINJAI (STUDI DI POLRES BINJAI)
SYARAT UNTUK MENDAPATKAN FILE LENGKAP….!!!
File yang tertera diblog ubah saja objeknya biar cepet, ganti saja dengan yang terbaru, kemudian sesuaikan, untuk objek, ubah saja objek jadi tempat yang rencananya anda teliti, beres kan?
File yang anda inginkan bisa konfirmasi ke No. HP ini 0852 6208 9526 untuk mendapatkan file skripsi lengkap (bab1-sampai selesai) dalam bentuk document. Dengan mememenuhi biaya admin di bawah setelah anda melakukan transfer ke:
No Rek BRI  3529-01-026884-53-8  WAHYU RISHANDI (Cab. MARIENDAL MEDAN)
DENGAN NILAI NOMINAL TRANSFER Rp. 100.000/Judul Skripsi
ANGGAP SAJA UNTUK GANTI PENGETIKAN SKRIPS LENGKAP DALAM FORM DOC DAN PENGELOLA BLOG INI.
PELUANG KERJASAMA
kalau ingin untung, sebarin saja ke teman-teman judul di blog ini dan naikan saja harganya
kalau ada kesulitan sms atau contact aja ke No HP saya atau Add FB ya way@id-fb.com
UNTUK PEMESANAN
SETELAH TRANSFER SMS AJA KE 0852-6208-9526
DENGAN ISI SMS:
Nama, alamat E-mail anda serta judul yang anda inginkan
Leave a Reply